Akurasi Deteksi Erupsi Gunung Merapi Perlu Dipertajam

20-11-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman (dua dari kiri) saat pertemuan dengan BPPTKG dengan BNPB di Yogyakarta, Kamis (19/11/2020). Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman meminta kepada Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta agar mempertajam akurasi ketika mendeteksi terjadinya aktivitas erupsi dari Gunung Merapi. Akurasi ini penting dipertajam agar tidak menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat.

 

"Menurut saya deteksi erupsi Gunung Merapi saat ini kehati-hatiannya terlalu tinggi. Karena sebetulnya volume kawah lava kan 10 juta-an meter kubik, sedangkan laju keluarnya magma ke permukaan masih di bawah 3 juta, tapi statusnya sudah siaga tiga," ujar Gandung saat pertemuan dengan BPPTKG dengan BNPB di Yogyakarta, Kamis (19/11/2020).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, jangan sampai karena peningkatan status siaga yang terlalu cepat, menyebabkan masyarakat terlalu lama mengungsi. "Saya ingin dalam memantau aktifitas erupsi gunung merapi tetap memperhatikan faktor kehati-hatian. Kalau memang membutuhkan alat-alat untuk menunjang kinerja, kita pasti akan perjuangkan anggaran pengadaannya di rapat Komisi VII DPR RI," imbuhnya.

 

Komisi VII DPR RI saat ini juga sedang dalam proses mengkaji pembentukan badan riset yang terpusat. Mengingat, selama ini riset masih terpencar dan tidak fokus. Mudah-mudahan dengan terbentuknya badan ini kelak, bisa membantu akurasi penetapan siaga Gunung Merapi.

 

Dalam kesempatan itu, Kepala BPPTKG Yogyakarta Hanik Humaidah mengatakan, teori volkanologi belum ada yang bisa mengatakan kapan terjadinya erupsi. Begitupula dengan teknologi yang ada saat ini pun debul mampu mendeteksi kapan erupsi Gunung Merapi.

 

"Jadi saat ini, kami melalui data pemantauan baik seismik maupun deformasi masih tinggi dan aktivitas guguran meningkat. Ini menunjukkan dekatnya waktu erupsi. Jadi kami bersikap, berdasarkan pengalaman membuat skenario bahaya terburuk sesuai dalam rencana Kontijensi BPBD Lingkar Merapi dengan skenario antara prakiraan bahaya status siaga yang saat ini diterapkan," jelasnya. (jk/es)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...